RUU Cipta Kerja Disahkan, Ratusan Mahasiswa dan Buruh Asahan Geruduk Kantor DPRD

Asahan - Ratusan Mahasiswa  yang terhimpun dari Mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU), Universitas Asahan (UNA), dan Aliansi Mahasiswa Buruh Asahan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Asahan pada Kamis (08/10/2020).

Unjuk rasa ratusan Mahasiswa itu, terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, sehingga membuat ratusan mahasiswa secara bersama-sama mendatangi kantor DPRD Asahan.

"Kami ke sini untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai sangat menindas rakyat kecil," ujar Presiden Mahasiswa IAIDU Asahan, Muhammad Kurniawan dalam orasi di depan gedung dewan.

"Kami datang ke sini selaku mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat, agar DPRD Asahan bisa menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah di atasnya," sambung Muhammad Kurniawan.

Mereka mendesak agar DPRD Asahan segera menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.

"Kami meminta kepada DPRD Asahan agar mengirimkan (berkas tuntutan) kepada Presiden RI untuk tidak menandatangani RUU tersebut, yang kita ketahui banyak pasal-pasal, khususnya di Cipta Kerja itu banyak yang kontra terhadap rakyat banyak," tegas Muhammad Kurniawan.

Sedangkan perwakilan Aliansi Mahasiswa Buruh Asahan Alfander Manalu menilai UU Cipta Kerja merugikan buruh dan pekerja, salah satunya masalah pesangon.

Disebutkan aliansi tersebut, UU Cipta Kerja mulai dari proses perancangan hingga pengesahannya, secara prosedur dan substansi dinilai cacat, yang pada akhirnya menghasilkan banyak pasal yang tidak berpihak kepada kaum petani, buruh, nelayan, pelajar, pemuda, dan lingkungan hidup.

"Banyak pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Jadi kami menilai UU Cipta Kerja bukan cara terbaik meningkatkan investasi tetapi sebagai jalan terbaik untuk memiskinkan kehidupan rakyat," ucap Alfander Manalu.

"Kami mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja. Bila tuntutan kami ini juga tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Asahan ke pemerintah pusat, maka kami siap kembali datang dengan jumlah massa lebih besar sampai anggota dewan benar-benar menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah di atasnya," tutup Alfander.

Usai menyerahkan dokumen tuntutan mereka ke perwakilan anggota DPRD Asahan, Handi Hafran Sitorus, akhirnya massa secara serentak membubarkan diri.