Peran Penting Dr. Radian Syam dalam Sinergi Hukum dan Advokasi untuk Pembangunan IKN

Buruh Asahan - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bukan sekadar proyek infrastruktur besar. Aspek hukum dan advokasi memainkan peran yang tidak kalah penting dalam keberlanjutan proyek ini. Dr. Radian Syam, SH., MH., seorang pakar hukum kewarganegaraan dan keimigrasian, menjadi salah satu tokoh kunci yang turut serta membentuk arah kebijakan di Forum Bersama IKN.

Sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di forum tersebut, Dr. Radian menegaskan pentingnya penerapan hukum yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.

"Kita tidak hanya bicara tentang pembangunan fisik, tapi bagaimana pembangunan ini bisa adil dan menguntungkan bagi semua pihak," ujarnya dalam sebuah diskusi publik yang diadakan di Jakarta pekan lalu.

Advokasi untuk Keadilan Sosial

Dalam kiprahnya, Dr. Radian tak hanya berfokus pada aspek hukum formal. Ia juga mendorong adanya advokasi yang kuat agar suara masyarakat terdengar dalam setiap tahap pembangunan. Menurutnya, sinergi antara hukum dan advokasi ini esensial untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya legal, tetapi juga adil.

"Kita harus memastikan bahwa masyarakat, khususnya yang terkena dampak langsung dari proyek IKN, mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Advokasi menjadi jembatan penting antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat," kata Dr. Radian.

Ia mencontohkan, salah satu isu krusial dalam pembangunan IKN adalah soal relokasi penduduk. Banyak masyarakat lokal yang tinggal di wilayah yang akan terdampak oleh pembangunan. Dalam hal ini, ia menegaskan pentingnya reformasi hukum yang mampu melindungi hak-hak masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi konflik.

Visi Jokowi dan Lanjutan Prabowo

Dr. Radian, yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menekankan bahwa pembangunan IKN adalah bagian dari visi besar Presiden Joko Widodo, yang harus dilanjutkan oleh siapa pun yang memimpin selanjutnya. Ia mendukung penuh gagasan agar proyek ini terus berjalan di bawah kepemimpinan Prabowo, jika terpilih.

"Prabowo sudah berkomitmen untuk melanjutkan visi besar Pak Jokowi soal IKN. Tapi yang terpenting, kita harus mengurangi prasangka di masyarakat. Pembangunan ini membutuhkan dukungan penuh, dan itu hanya bisa tercapai kalau kita bekerja sama," ungkapnya.

Tantangan Hukum dan Keimigrasian

Dengan latar belakang akademis yang kuat dalam bidang hukum kewarganegaraan dan keimigrasian, Dr. Radian juga menyoroti tantangan dalam aspek imigrasi. Pembangunan IKN akan melibatkan tenaga kerja dari berbagai daerah dan bahkan dari luar negeri. Regulasi terkait tenaga kerja asing perlu disiapkan agar tidak terjadi gesekan antara tenaga kerja lokal dan asing.

Ia menyarankan pemerintah untuk segera merevisi peraturan terkait keimigrasian agar lebih responsif terhadap tantangan yang mungkin muncul dari proyek sebesar IKN.

"Ke depan, kita akan menghadapi masalah tenaga kerja lintas negara, dan hukum harus siap menghadapi itu," jelasnya.

Sinergi Hukum dan Advokasi

Bersama Ketua Umum Forum Bersama IKN, Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M.Si., Dr. Radian berkomitmen menciptakan sinergi antara hukum dan advokasi dalam pembangunan IKN.

"Sinergi ini penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas," katanya.

Menurutnya, hukum harus menjadi instrumen yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, bukan sekadar alat kontrol. Melalui advokasi yang kuat, kebijakan publik akan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Ini bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling benar. Ini tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan hukum untuk menciptakan kesejahteraan bersama," tutupnya.

Pembangunan IKN, yang direncanakan sebagai simbol kemajuan Indonesia, jelas membutuhkan pendekatan multidimensional. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Dr. Radian Syam, hukum diharapkan menjadi elemen yang memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi semua lapisan masyarakat.